Optimalisasi Tol Laut, Pemerintah Terbitkan Perpres 70/2017

Direkutr Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Hubla, Bay M. Hasani

Jakarta, eMaritim.com � Untuk mengoptimalisasi program tol luat, pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2015 menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2017. Pengoptimalisasian ini nantinya akan semakin mensinergiskan antara perhubungan laut dengan perhubungan darat dan udara, dalam hal ini pendistribusian bahan pokok.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan (Dirlala) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Bay Hasani mengatakan, dengan pengubahan Perpres ini, nantinya akan dilakukan juga pengubahan trayek tol laut karena dalam Perpres 70/2017 disebutkan adanya sentra logistik.

�Misalnya homebase-nya yang tadinya di Makassar itu diubah ke Surabaya, karena pasarnya adanya di Surabaya,� ujar Bay Hasani saat konferensi pers di Ruang Sriwijaya Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, Rabu (16/8).

Ia menambahkan, �Rumah Kita� ini bertugas membantu program tol laut untuk menyimpan, mengkonsodiliasikan, dan mendistribusikan, serta merekrut para pedagang. Hal ini dikarenakan �Rumah Kita� tidak mungkin bisa berdagang dalam jumlah yang besar, maka diperlukan perekrutn pedagang daerah yang bekerjasama dengan dinas terkait di sejumlah daerah ini.

�Seperti halnya konsep Grey Maritim dari Kementerian Perdagangan,� papar Bay.

Bay melanjutkan, kelembagaan sentra logistik ini, juga akan menjadi penugasan sesuai dengan Perpres 70/2017, seperti Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Badan Usaha Logistik (Bulog), serta Semen Indonesia. Ketiga perusahaan milik Badan Usaha Milik Negera (BUMN) ini sudah siap untuk melakukan pengiriman barang ke sejumlah daerah.

�Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung suplai barang melalui �Rumah Kita� dan tol laut,� tambahnya.

Terkait pengiriman barang dengan konsep sentra logistik ini, Bay menjelaskan, akan ada penurunan disparitas harga. Berdasarkan data Ditjen Hubla yang diperoleh dari PT. Pelindo IV (Persero), penurunan disparitas harga semen di tingkat konsumen. Seperti di Wamena, dari Rp 500.000/sak menjadi Rp 300.000/sak, atau sekitar 40 %. Selain itu, harga semen di Puncak Jaya dari Rp 2.500.000/sak turun menjadi Rp 1.800.000, atau sekitar 28 %.

Disparitas harga ini juga terjadi pada harga beras di tingkat konsumen. Seperti di Tobelo, Sorong, Bontang, Ternate, dan Biak yang rata-rata Rp 13.000/kg menjadi rata-rata Rp 10.500/kg atau sekitar 20 %.

�Harga akan semakin turun jika disinergiskan dengan jembatan udara, yakni perintis udara (bandara-bandara perintis), serta subsidi kargo udara atau subsidi jalur-jalur komersil. Begitu juga pada angkutan darat yang bisa dilayani dengan mensubsidi Damri,� kata Bay.

Perihal trayek yang sedang berjalan, Bay mengharapkan di tahun 2018 ini trayeknya akan bertambah. Anggaran yang sebelumnya direncanakan ada 13 trayek, pihaknnya akan memanfaatkan kapal perintis.

�Anggaran �Rumah Kita� belum tahu dari Kemenhub atau  BUMN, tapi tahun ini belum dianggarkan dari Kemenhub. Saat ini jalan jalan mandiri saja,� pungkasnya. (VIN)