Jakarta, eMaritim.com
Belum ditetapkannya Direktur Jenderal Perhubungan Laut sampai saat ini menimbulkan banyak tanda tanya yang beredar di kalangan pelaku usaha perkapalan dan pelayaran. Sisa 3 nama calon yang masuk ke jenjang assesment akhir adalah sebagai berikut : Agus H Purnomo (Direktur INKA), Johnson W Sucipto (Direktur PT Arial Nusantara) dan Dwi Budi Sutrisno (Ses Dirjen HUBLA) masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan pada kriteria yang mereka miliki.
Dengan akan memasuki masa pensiunnya Plt Dirjen HUBLA yang sekarang menjabat Bay Mohammad Hasani, maka penetapan siapa penerus jabatan panas tersebut masih terdapat tarik ulur agar Direktorat yang paling mengurusi masalah Maritim di negeri ini tetap berjalan harmonis dan mendapat respons positif dari semua pihak.
Dengan mulai tertatanya ritme Direktorat, ada satu kartu truf yang sepertinya bisa dimainkan oleh penentu jabatan di Kementerian Perhubungan tersebut, hal yang tidak keluar ke permukaan sebelumnya. Dengan hak diskresi Presiden tentu hal tersebut bisa dipertimbangkan sebagai sebuah opsi yang paling baik buat negara, yaitu memperpanjang masa jabatan Plt Dirjen yang diemban oleh Bay M Hasani sampai masa dimana Direktorat benar benar memiliki pengganti yang paham asam garam dan liku liku dunia Pelayaran serta Kepelautan di negara ini. Jika pemerintah berani membuka diri terhadap calon swasta, maka memperpanjang jabatan Plt dari pejabat internal adalah hal yang wajar saja.
Seperti diketahui, bahwa urutan pertama dari hasil asseeement adalah pejabat BUMN Perkereta apian yang mungkin belum terbiasa dengan hawa laut dan akan membutuhkan adaptasi yang lumayan panjang, sementara urutan kedua adalah pengusaha yang selama ini menjadi pemain utama di pembangunan kapal-kapal Tol Laut dan juga pelayaran Offshore, sementara Ses Dirjen HUBLA yang sekarang juga memiliki handicap tidak pernah menjadi kepala UPT atau Direktur di bidang teknis ( Dirkapel, Dirlala, Disnav, Kepelabuhanan, Dir KPLP) dibawah HUBLA yang biasanya menjadi sarat mutlak untuk seorang calon Dirjen.
Sebuah keputusan yang baik dan bijaksana harus berani diambil oleh Menteri Perhubungan karena ekspektasi masyarakat dan pemerintah atas keberhasilan program Tol Laut dan Poros Maritim hanya menyisakan waktu 2 tahun lagi, sebelum adanya pemilu Presiden di tahun 2019. Masih belum optimalnya beberapa trayek tol laut, kapal ternak dan yang paling krusial adalah masalah SDM yang selama ini di urus oleh BPSDM perhubungan.
Masalah BPSDM perhubungan seperti bom waktu yang bisa meledak setiap saat, karena banyaknya kapal yang tidak bekerja mengakibatkan banyaknya angka pengangguran di sektor pelayaran. Perubahan drastis dari apa yang sudah di tata selama ini dipastikan akan memberikan efek tersitanya waktu untuk adaptasi buat pejabat baru. Dan kita tidak punya banyak waktu lagi untuk menunggu. Terlepas apapun yang akan dipilih oleh pemerintah, semoga itu adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara.(zah)
0
Comments
