Ilustrasi kartu nelayan | Istimewa |
Papua, eMaritim.com � Buruknya infrastruktur di daerah yang masih belum memiliki akses jaringan telekomunikasi mengakibatkan ribuan nelayan di Provinsi Papua belum miliki kartu nelayan. Dari 94 ribu nelayan, hanya 11 ribu yang telah memiliki kartu nelayan.
�Kami berharap 13 Kabupaten/Kota pesisir dapat mengakses nelayan-nelayan yang belum memiliki kartu, pasalnya banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan kartu tersebut,� ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX Mote, seperti dikutip pasifikpos.com.
Mote mengaku petugas DKP sudah turun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan pentingnya kartu tersebut bagi para nelayan. "Kita minta bantuan kepala DKP kabupaten/kota untuk memberitahukan di tempat-tempat pendaratan ikan," ujarnya.
Mote menambahkan, selain dapat lebih mudah memperoleh BBM dari SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), dengan kartu nelayan ini, masyarakat juga dapat dipermudah dalam pengurusan sertifikat lahan hingga biaya pendidikan bagi anak nelayan.
Oleh karena itu, diharapkan tahun 2018, secara bertahap seluruhnya nelayan di Papua akan memiliki kartu nelayan tersebut.
Mote menambahkan, kesulitan petugas di lapangan dalam menginput data nelayan karena di Papua ini juga banyak nelayan musiman. �Jadi, kita membagi nelayan ini dalam tiga kategori, yakni Nelayan Penuh, Nelayan Sembilan Utama dan Nelayan Sembilan Tambahan,� paparnya.
Dijelaskannya, Nelayan Penuh ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Hanya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerjanya sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan dan keaahllian selain menjadi seorang nelayan.
Sementara untuk Nelayan Sambilan Utama, kata Mote, nelayan tipe ini mereka menjadikan nelayan sebagai profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.
�Nelayan Sambilan Tambahan biasanya memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan,� tandasnya. (*)