 |
| Ilutstrasi pengerukanlaut | Istimewa |
Bontang, eMaritim.com � Sejumah nelayan di Kampung Lok Tunggul, Kelurahan Bontang Lestari, memprotes kegiatan pengerukan laut di wilayah tangkapan mereka. Diketahui, sejak awal pengerukan untuk kepentingan proyek pembangunan PLTU dengan kapasitas 2 X 100 megawatt ini, kegiatan para nelayan menjadi terganggu.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris, mengatakan. Ia mendapat keluhan langsung dari nelayan soal pengerukan laut di pesisir Bontang Lestari. Bahkan, dampaknya sudah mulai dirasakan para nelayan yang kesulitan melaut. Agus mendesak agar pemerintah bertindak cepat menyelesaikan dampak dari kegiatan pengerukan di pesisir Bontang Lestari. Pasalnya, hampir semua warga Lok Tunggul berprofesi sebagai nelayan tangkap dan pembudi daya rumput laut. Ia khawatir kegiatan pengerukan tidak melalui proses perizinan melalui Provinsi Kaltim, merusak habitat terumbu karang di sekitar lokasi proyek.
"Di situ kan banyak nelayan yang hidup dari melaut dan budi daya rumput laut. Jangan sampai dampaknya petani rumput laut gagal panen karena air laut yang keruh akibat pengerukan," katanya, seperti dilansir Tribun Kaltim.
Ia mengungkapkan, sejatinya setiap aktivitas pengerukan laut memerlukan izin kerja keruk. Di dalam dokumen perizinan tersebut, mengatur terkait kajian dari dampak aktivitas pengerukan beserta kompensasi bagi warga setempat, uji struktur tanah, kompetensi perusahaan selaku pelaksanan, rekomendasi dari Syahbandar.
Untuk itu, Agus menilai perlunya Pemkot Bontang memastikan seluruh syarat perizinan pengerukan yang sudah menjadi kewenangan provinsi tersebut terpenuhi. Menurutnya, harus ada kejelasan dari perusahaan terkait kompensasi yang diberikan ke masyarakat sekitar jika terbukti kegiatan pengerukan berdampak terhadap perekonomian warga.
"Informasi yang saya dapat, pihak Pemkot sendiri tidak pernah diberitahu soal kegiatan pengerukan di Bontang Lestari. Saya kira ini bisa fatal karena bisa saja dokumen dan perizinan belum lengkap," tutur Agus yang juga Ketua Partai Gerindra Bontang.
Selain menyoroti soal dampak pengerukan, Agus juga mengaku bakal memeriksa kompetensi perusahaan yang menangani pengerukan di Bontang Lestari. Menurutnya, aktivitas pengerukan harus dilakukan oleh perusahaan yang ahli, agar kerusakan lingkungan dari pekerjaan ini dapat diminimalisir.
Rencananya, Senin (25/9) Komisi Gabungan DPRD Bontang bakal meninjau lokasi pengerukan. Hanya saja harus ditunda lantaran cuaca tidak mendukung untuk peninjauan ke lokasi. Medan jalan yang becek dan berlumpur membuat kunjungan terpaksa ditunda. �Kami akan jadwalkan ulang untuk Sidak ke lokasi pengerukan itu.
Ia menambahkan, selain memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan pengerukan di Bontang Lestari, pihaknya juga bakal meninjau tenaga kerja asing yang diperkerjakan di proyek pembangunan PLTU Bontang Lestari. Agus mengaku mendapat aduan dari warga, bahwa masih ada tenaga kerja asing asal Republik China yang bekerja di lokasi pembangunan PLTU kapasitas 2x100 MW tersebut. (*)
0
Comments
