 |
| Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat | Istimewa |
Ketua ALFI Jawa Barat Muhamad Nuh Nasution mengemukakan pemerintah semestinya tidak langsung memberikan hak eksklusif pengelolaan maupun kepemilikan saham mayoritas kepada Pelindo II terhadap operasional pelabuhan Patimban, namun agar membuka kesempatan seluas-luasnya kepada swasta nasional.
�Kami menolak keterlibatan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) seperti Pelindo II dalam operasional dan pengelolaan Pelabuhan Patimban. ALFI justru ingin mendorong supaya diberikan kesempatan peran swasta nasional untuk itu,� ujarnya.
Berdasakan evaluasi ALFI, imbuhnya, Pelindo II masih memiliki tanggung jawab membenahi karut marut dan mahalnya layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, termasuk menyelesaikan persoalan Jakarta International Container Terminal (JICT).
Nuh mengatakan Pelindo II juga masih harus membenahi pelayanan di New Priok Container Terminal - One (NPCT-1) yang hingga saat ini dikeluhkan kalangan pebisnis logistik di Pelabuhan Priok.
Dia mnenyatakan hal tersebut merespons pernyataan pemerintah melalui Kemenko Maritim dan Kemenhub serta PT Pelindo II terkait pengelolaan pelabuhan Patimban, Jawa Barat.
�Jadi kami sarankan itu (Patimban) jangan didominasi BUMN dong, Pemerintah juga mesti mendorong swasta nasional. Kami yakni banyak swasta nasional yang mampu untuk itu kalau diberikan kesempatan,� paparnya, seperti dikutip Bisnis.
Sebelumnya, Direktur Utama PT.Pelindo II, Elvyn G. Massasya, mengungkapkan BUMN itu masih berharap bisa memegang 51% saham di Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
�Kita sudah mengajukan diri menjadi operator, untuk berada di pihak 51%, belum diputuskan (ada swasta lain atau tidak), tetapi kita sudah purpose,� kata Elvyn. (*)
0
Comments
