KKP Bantu Nelayan dengan Kredit Ultra Mikro

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti | Ist

Cilacap, eMaritim.com � Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Kredit Ultra Mikro (KUM) di sektor perikanan untuk membantu para nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Senin (14/8). Prgram KUM ini nantinya akan menyasar kepada para nelayan atau pengusaha perikanan yang tidak terjangkau perbankan.

Oleh karena itu, KKP membuat sebuah lembaga khusus program KUM yang akan membantu para pengusaha perikanan dan nelayan yang tak memiliki aset untuk syarat agunan pinjaman di sektor perikanan ini, yakni Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Direktur LPMUKP, Syarif Syahrial mengatakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah KKP, Kementerian ini memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus untuk permodalan bagi nelayan kecil.

�Program ini sudah ada 10 tahun yang lalu, tapi baru bisa sekarang beroperasi,� jelas Syarif seperti dikutip wartaekonomi.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan dana bergulir tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa "Mino Saroyo", Cilacap, yang telah berdiri sejak tahun 1942. Selain itu, Koperasi Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, Pusat Penyuluh Mandiri Perikanan, Bogor, dan Koperasi Nelayan, Bantul.

Sementara saat memberikan pengarahan, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti mengatakan program kredit tersebut ditujukan untuk membantu para nelayan kecil. Ia mengharapkan penyaluran kredit yang dilaksanakan BLU LPMUKP dapat berjalan dengan baik. Menteri Susi juga berinteraksi dengan para nelayan di PPS Cilacap yang dilanjutkan dengan peninjauan pameran produk perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan PPS Cilacap.

"Semua nelayan harus mendaftar. Kalau ada pengusaha besar yang dapat BLU ya tidak boleh, tegur KUD Mino Saroyo ya," katanya.

Saat ditemui wartawan, Menteri Susi mengatakan kredit berupa dana bergulir tersebut merupakan inklusi keuangan yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo untuk membantu para pelaku usaha mikro, nelayan, petani yang selama ini tidak bisa mengakses dana perbankan.

Ia mengatakan besaran dana bergulir untuk setiap koperasi yang selanjutnya disalurkan sebagai kredit untuk nelayan dan pelaku usaha mikro itu berbeda-beda. Dalam hal ini, dia mencontohkan KUD Mino Saroyo mengelola dana bergulir sebesar Rp 5 miliar. Menteri Susi mengharapkan ke depan, dana bergulir tidak hanya ditujukan untuk koperasi-koperasi yang anggotanya ribuan orang tetapi juga ke koperasi-koperasi kecil lainnya.

"Kami harapkan walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, dengan bunga yang murah, tadi sih saya harapkan bunganya bisa di bawah 6 persen, supaya masyarakat bisa menyimpan hasil untuk sendiri. Jadi, mengembalikannya lebih murah," katanya.

Peluncuran program yang merupakan sinergi bersama dengan kementerian lain, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dilaksanakan di enam lokasi lainnya, antara lain Bogor, Cawang, dan Bojonegoro.(*)