Daya Saing Sektor Maritim RI Meningkat

ilustrasi/istimewa

Jakarta, INSA - Pemerintah Indonesia bercita-cita menjadikan sektor maritim Indonesia sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya perbaikan-baikan di sektor maritim guna meningkatkan daya saing Indonesia.
  
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis Kementerian Perhubungan di sektor maritim. Menurutnya, beberapa KPI yang telah ditetapkan tersebut pun telah dicapai.

“Saya bangga beberapa KPI yang saya minta dari teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing Indonesia akan meningkat,” kata Menhub Budi.

Dijelaskan Menhub Budi, KPI yang dimaksud terkait dengan dua hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM).

Menhub Budi mengungkapkan bersandarnya kapal berkapasitas besar tersebut merupakan keinginan pemerintah menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional dan hal ini membutuhkan proses yang panjang. Awalnya dimulai dengan menurunkan dwelling time, penurunan biaya transhipment dari US$ 85 menjadi US$ 35, dan meningkatkan koordinasi antara Syahbandar dengan operator pelabuhan.

"Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM dari Perancis," ujarnya.

Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23 April mendatang.

Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub Budi juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal tersebut.

“Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,” jelasnya.

Menhub Budi menilai, penurunan dan pengoreksian biaya ini sebagai usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional.

KPI kedua adalah pelayanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di launching pada Senin (10/4) di Batam. Dijelaskannya, kegiatan pemanduan ini bersifat voluntary.

“Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka secara langsung,” ungkapnya.

Menhub Budi juga meminta Pelindo 1 untuk mencari partner Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi menjadi hub Internasional.

"Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya masuk ke Kuala Tanjung,” imbuhnya.

Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.

“Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,” pungkas Tonny.(*)