Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.
Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.
Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia
Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.
INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.
“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita.
Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.
Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan implementasikan beyond cabotage agar pengusaha pelayaran dapat bersaing dikancah angkutan laut Internasional terutama angkutan Komoditi Ekspor dan Impor.
“Kita harapkan pada kebijakan ekonomi pemerintah ke 15 yang akan datang akan memberikan dampak positif kepada industri maritim dan pengusaha pelayaran pada khususnya,” ujarnya.
Carmelita menambahkan, melalui Forum Nasional INSA 2017 ini juga diharapkan akan menghasilkan gagasan-gagasan sebagai rumusan terhadap pengembangan ekonomi maritim nasional dan nantinya kapal-kapal berbendera merah putih berkibar dengan gagahnya di Eropa, amerika dan Negara besar lainnya.
Pelaksanaan Forum Nasional INSA 2017 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Tampak hadir juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Walikota Makassar Ramdham Pomanto, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokasi Menteri Perhubungang, Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung, Direktur Utama BKI Rudianto, Direktur Litbang Bakamla Brigjen Pol. Abdul Gofur, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Said Anna Fauza,
Ketua DPC INSA Makassar Dr. Hamka, SH berharap pertemuan nasional ini mampu membuka wacana diaspora kebijakan pengembangan industri maritim yang multiplier effect yang bermuara pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Lalu, mensinergikan ide tentang pertumbuhan industri maritim dan pelayaran nasional dengan cita-cita terwujudnya biaya logistik murah, efisien dan terjangkau.
“Acara yang dihadiri oleh narasumber dari berbagai elemen ini akan memberikan gambaran secara komprehensif sekaligus menjadi masukan untuk menciptakan sebuah skema baru tentang arah, formulasi serta tata kelola kebijakan industri maritim nasional," pungkas Hamka.(*)