Partisipasi INSA dalam Seminar Indonesian Council World Affair

Sekretaris Umum INSA, Budhi  Halim

Jakarta, INSA - Indonesian Council World Affair (ICWA) melaksanakan seminar dengan topik "Prospect on Maritime Governance and Cooperation between Indonesia and Taiwan" yang bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Center Jakarta, 6 September 2016.

Indonesian Council World Affair (ICWA) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh para mantan Duta Besar Indonesia diantaranya Ali Alatas dan mantan Menteri Pariwisata Joop Ave di tahun 1997. Bekerjasama dengan Taiwan Economic and Trade Office (TETO), seminar ini menampilkan pembicara-pembicara dari Indoneisa dan Taiwan.

Industri maritim Indonesia diwakili oleh beberapa pembicara diantaranya adalah Budhi Halim Sekretaris Umum DPP INSA (Indonesian National Shipowners' Association), Dr Ir Safri Burhanuddin DEA Deputy Menko Maritim, Yugi Prayitno Wakil ketua Kadin divisi Kelautan dan Nelayan.

Budhi Halim mengatakan, sebagai negara kepulauan yang dua pertiga areanya terdiri dari lautan, maka transportasi laut merupakan angkutan utama untuk menunjang kegiatan logistik nasional. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis harus segera dilakukan untuk memajukan ekonomi Indonesia yang masih 82 persen berpusat di pulau Jawa dan Sumatera.

"Sesuai harapan ICWA, kami dari INSA bisa memberikan informasi mengenai National Shipping And Its Challenges. INSA mengacu pada pesan Presiden Jokowi bahwa kita harus bekerja keras untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, dan harus bisa berperan aktif dalam memajukan ekonomi di Indonesia bagian timur," kata Budhi Halim dalam pidatonya.

Budhi Halim menjelaskan, bahwa sekiranya terdapat 3 peluang besar untuk investasi bagi kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Pertama, pembangunan industri masyarakat lokal di Indonesia Timur agar ada angkutan balik. Kedua, perbaikan fasilitas galangan baik untuk perbaikan maupun bangunan baru. Ketiga, pembangunan pelabuhan yang multi moda

INSA menawarkan, tambah Budhi Halim, untuk membangun kerjasama kepemilikan kapal untuk menunjang program Tol Laut untuk dalam negeri dan Beyond Cabotage untuk angkutan ke Luar Negeri.(Sumber: emaritim.com)