2018, Ditjen Hubla Dapat Anggaran 11,6 Triliun

RDP Anggaran Kemenhub di Depan Anggota DPR Komisi 5

Jakarta, eMaritim.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapat anggaran tahun 2018 sebesar 11,6 triliun. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggaran rencana kerja Kementerian Perhubungan tahun 2018 di depan Komisi 5 DPR RI.

Kemenhub mengajukan anggaran 2018 sebesar 48 triliun dan di paparkan detail di depan anggota DPR RI Komisi 5. Pagu anggaran ini lebih besar dibandingkan anggaran tahun lalu senilai Rp 46,1 triliun. Menurut Budi pengajuan anggaran tersebut juga telah di padukan dengan pandangan DPR RI.

Anggaran 2018, terang Budi Karya, paling banyak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perekeratapian sebesar Rp 17,59 triliun. 

"Ditjen yang paling banyak alokasinya adalah Kereta Api karena banyak sekali inisiatifnya dan kami memang di kereta api itu membutuhkan anggaran yang relatif lebih, seperti buat LRT (light rail transit), MRT (mass rapid transit), dan sarana-sarana lain," ujar Budi Karya saat Rapat Kerja dengan Komisi V di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2017)

Menhub Budi menuturkan, bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mendapatkan kenaikan anggaran 2018 dari tahun ini Rp 11,5 triliun menjadi Rp 11,6 triliun. 

"Nomor dua terbesar itu di Laut di mana banyak membangun pelabuhan-pelabuhan dan juga investasi di beberapa kapal perintis," kata Budi.

Adapun target dan prioritas pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 meliputi; 1)Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, 2)Penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan (konstruksi dalam pekerjaan), 3)Penyelesaian kegiatan yang bersifat multiyears contract, 4)Pemenuhan anggaran pinjaman luar negeri, 5)Penyelenggaraan subsidi angkutan laut, 6)Dukungan transportasi laut dalam rangka konektivitas terhadap program prioritas nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan presiden (kawasan strategis pariwisata nasional/KSPN, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri serta kawasan tertinggal, terdalam, dan perbatasan negara).

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bay Mokhamad Hasani mengatakan kegiatan strategis bidang lalu lintas dan angkutan laut di tahun 2017-2018 akan menyelesaikan pembangunan dan supervisi kapal perintis tipe GT 2000, tipe GT 1200, tipe 750 DWT, kapal kontainer 100 Teus , dan kapal ternak.

Bay juga menambahkan bahwa bidang lalu lintas dan angkutan laut juga mengadakan angkutan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut, pembangunan dan supervisi kapal pelayaran rakyat, penyelenggaraan pelayanan angkutan kapal ternak, penyelenggaraan subsidi angkutan barang tol laut, penyelenggaraan angkutan laut perintis swasta dan PT Pelni, docking kapal, dan penyelenggaraan kapal rede.

Selain itu, masih bay mengatakan, adanya kegiatan strategis bidang kepelabuhan juga turut mengagendakan Ditjen Hubla dengan pelabuhan Patimban, The Development of betwen port project, penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan laut atau kontruksi dalam pekerjaan (KDP), pengerukan alur atau kolam pelabuhan, pembangunan fasilitas utama pelabuhan laut, rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut, pembangunan gedung operasional, dan pengadaan alat bongkar muat (mobile crane, dan forklift).

Adapun kegiatan strategis bidang perkapalan dan kepelautan menurut bay ada 7 komponen utama terdiri dari; pengadaan perlengkapan pejabat pemeriksa keselamatan kapal, aplikasi database pejabat pemeriksa keselamatan kapal, pengadaan aplikasi perijinan berbasis online, pengadaan aplikasi elektronic of ship drawing approval, pengadaan aplikasi rancang bangunan kapal, pembuatan aplikasi sertifikat pencegahan dan managemen keselamatan kapal, pengembangan dan penambahan perangkat sistem informasi seafarer�s identity document (SID).

Sementara kegiatan strategis bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai meliputi; pengadaan peralatan sistem observasi laut, docking kapal patroli, kegiatan pendukung operasional pangkalan (rehab gedung peralatan kapal), penyelesaian pembayaran pengadaan Rigit Inflatable Boat (RIB) 12 meter (masih dalam tunggakan),

RDP Anggaran Kementerian Perhubungan

Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara pada 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp 9,14 triliun dan Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,5 triliun.

Sedangkan Badan Pelatihan dan Pembangunan Kemenhub diusulkan mendapat anggara sebesar Rp 143,8 miliar.

Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) senilai Rp 4,5 triliun dan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek diusulkan sebesar Rp 204,7 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, sore ini Menhub Budi Karya Sumadi akan kembali hadiri RDP Ditjen Hubla dan Hubud di depan anggota DPR RI Komisi 5 untuk persetujuan ketuk palu anggaran Kemenhub sebesar 48 Triliun.  (hp)