Dirjen Hubla Sepantasnya dari Komunitas Kepelautan dan Pelayaran

Ilustrasi

Jakarta, eMaritim.com - Lowongnya jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) setelah Anthonius Tony Budiono tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi peluang buat setiap insan maritim Indonesia yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan diri.

Harus disadari bahwa sebagian besar pembangunan pemerintah sekarang ini ada di pundak Ditjen Hubla sebagai institusi yang paling mengerti tentang maritim. Harapan akan munculnya seorang Dirjen baru yang bisa menjadi Nakhoda hebat, jujur,  kompeten dan berasal dari konstituen maritim yang sangat mengakar sangatlah ditunggu insan maritim negeri ini.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017), anggota komisi V DPR RI, Anton Sihombing menuturkan sebagian besar program nawacita Jokowi bertumpu di Kemenhub. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kapabel, profesional, dan memiliki integritas perlu ditempatkan di Kemenhub.

"Saya kira apa yang terjadi di Ditjen Hubla beberapa waktu lalu hanya bagian kecil dari sejumlah kasus di kementerian itu. Di kelautan kita selalu tertinggal. Kemarin di Tokyo kita blacklist STCW (standar internasional pelayaran) dan masih banyak lainnya," imbuhnya.

Sistem pendidikan maritim yang dikelola Kemenhub juga menjadi sorotan komisi V DPR RI terkait Badan Pengelola SDM di Kemenhub yang dianggap jauh tertinggal dibanding negara lain. Begitu pula dengan perusahaan pelayaran, yang sudah jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain, seperti dari Jerman dan bahkan Vietnam. 

"Pendidikan kemaritiman kita sangat jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan kondisi negara kita maritim atau terbesar di dunia," imbuhnya. 

Undang Undang Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa jabatan Dirjen adalah jabatan professional, sementara untuk menteri adalah jabatan politis. Arti professional untuk seorang Dirjen Hubla adalah seseorang yang paling mumpuni dibidang maritim. Dia adalah seseorang yang sangat fasih mengenai payung internasional perhubungan laut, yaitu International Maritime Organization(IMO), paham persoalan dunia pendidikan maritim di negeri ini,  paham dunia kepelautan, paham kebutuhan dunia pelayaran akan diberlakukannya aturan NCVS, dan tentu bermoral serta memiliki jiwa kepemimpinan sangat baik.

Seorang Dirjen Hubla yang bisa membawa arah pembangunan maritim ke arah yang benar,  yang mampu memberikan masukan yang jujur kepada atasannya atas dasar kemampuan pengetahuannnya yang baik, dan selalu membuka diri terhadap masukan dari komunitas yang merupakan konstituennya.

Perlu diingat, di luar Ditjen Hubla banyak terdapat komunitas yang selalu memikirkan, berdiskusi, dan memberikan masukan bagaimana memajukan negara maritim ini, walaupun tanpa jabatan di pemerintahan.(zah)