Komisi VI Minta Pemerintah Libatkan Swasta Agar Tol Laut Lebih Efektif

Rancangan tol laut dalam RPJMN 2015-2019 | Ist

Jakarta, eMaritim.com � Polemik keberadaan tol laut di Indonesia dinilai kurang efektif dan belum ideal jika pemerintah tidak melibatkan pelayaran swasta yang sudah lebih dahulu berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Hal ini diungkapkan anggota komisi VI DPR RI, Bambang Haryo yang menganggap biaya subsidi tol laut sangat besar.

"Hanya buang-buang dana APBN. Padahal pelayaran swasta sudah lebih dulu melayari daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu kapal, sedangkan kapal tol laut baru enam. Artinya, tanpa tol laut pun, distribusi barang sudah jalan," ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Jum�at (11/8).

Ia mencontohkan, di Papua yang menjadi daerah tujuan tol laut misalnya. Sebelum program ini dijalankan, harga beras di Papua sudah Rp13.000 per kilogram. 

�Saat kami berkunjung ke sana, sekarang setelah ada tol laut ke Papua, harga beras malah lebih mahal. Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan tol laut yang disubsidi tidak berdampak ekonomi, tidak bisa menekan disparitas harga,� tuturnya seperti dikutip viva.co.id.

Menurut Bambang, tidak adanya dampak pada penurunan harga barang karena tol laut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait barang tersebut. Seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pertani, yang selama ini bertugas melakukan stabilisasi harga barang pangan. 

Menurutnya, yang memanfaatkan program ini justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar. Para pedagang ini tidak berkomitmen berdagang sesuai regulasi, yakni tidak ada regulasi harga, distribusi, dan kualitas barang. Akhirnya harga barang-barang tetap tinggi.

Bambang menambahkan, meski konsep dan tujuannya bagus, untuk menekan disparitas harga tidak cukup dengan memberikan subsidi terhadap kapal pengangkut. Karena persentasenya dalam komponen harga yang dijual tidak besar. 

�Transportasi laut dikatakan sebagai penyebab disparitas harga selama ini itu keliru, karena transportasi laut hanya berkontribusi 5 persen terhadap harga barang. Sisanya yang paling banyak berkontribusi adalah biaya distribusi ke pedalaman. Selama ini distribusi ke pedalaman menggunakan pesawat-pesawat perintis. Ini lah yang membuat mahal,� tuturnya.

Bambang menyarankan, untuk menekan disparitas harga di pedalaman Indonesia, bukan hanya tol yang diperhatikan. Tapi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan darat.  

Di Indonesia, menurutnya, memiliki panjang jalan darat keseluruhan mencapai 530 ribu kilometer. Sekitar 60-70 persennya kondisinya rusak dan susah dilalui kendaraan. Sementara itu, jalan tol totalnya hanya 1.000 kilometer. 

�Jika jalanan di Indonesia diperbaiki, jalur darat akan terbantu sehingga distribusi barang berjalan lancar. Dengan demikian dapat menekan disparitas harga,� tuturnya. 

Selain itu, pemerintah sebaiknya menumbuhkan perekonomian daerah setempat, sehingga bisa memberikan barang bawaan balik bagi kapal-kapal pengangkut barang saat ke pedalaman. 

"Pemerintah tak perlu membuang-buang anggaran dengan tol laut, berikan saja kepada swasta yang selama ini sudah menjalaninya," pungkas Bambang. (*)