Kemenhub Luncurkan Kapal Kelas I Kenavigasian

Ilustrasi (istimewa)

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut luncurkan dua unit Kapal Kelas I Kenavigasian yaitu KN. NIPA yang akan dipangkalkan pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dan KN. MASALEMBO yang akan dipangkalkan pada Distrik Navigasi Kelas I Surabaya.

Peluncuran dua unit Kapal Kelas I Kenavigasian ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak pembangunan dua unit kapal kelas I Kenavigasian pada tanggal 29 Desember 2015 lalu dan merupakan salah satu tahapan penting dari serangkaian pembangunan kapal kenavigasian yang dibangun oleh Galangan Kapal PT Citra Shipyard Batam.

Pembangunan dua unit Kapal Kelas I Kenavigasian menggunakan anggaran APBN senilai Rp. 233,77 Miliar dan memiliki spesifikasi panjang 60 meter, lebar 12 meter, tinggi 4,7 meter, kecepatan 15 Knot, jarak jelajah kapal 4000 Nautical Mile, kapasitas tangki bahan bakar ± 220 Ton, dan tangki air tawar ± 100 Ton.

Dirjen Hubla A. Tonny Budiono mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya aktivitas kemaritiman, saat ini wajah perairan Indonesia terus berubah. Dengan adanya kegiatan ekonomi di laut seperti pelayaran, pembangunan pelabuhan, kegiatan lepas pantai, konservasi alam, perikanan, dan lainnya tentu membutuhkan peralatan kenavigasian.

Tonny menuturkan hal ini menunjukkan bahwa peran navigasi laut sangat besar dalam menunjang aspek keselamatan pelayaran. Ibarat jalan tol, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan harus menyiapkan fasilitas penunjangnya. Fasilitas penunjang ini diantaranya rambu-rambu atau Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SNBP) yang cukup dan handal, alur pelayaran yang aman dan ekonomis, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran serta sistem lalu lintas pelayaran yang baik sehingga kapal-kapal yang berlayar terjamin keselamatannya. 

Guna mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, lanjut Tonny, pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,27 Triliun Rupiah atau sebesar 13,64 % dari DIPA Kemenhub Tahun 2017 untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk di dalamnya anggaran kegiatan di bidang kenavigasian yaitu sebesar 1,48 Triliun Rupiah.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keselamatan pelayaran telah menjadi prioritas utama Pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi laut,” ujar Tonny dalam keterangan resminya.

Namun demikian, Tonny mengingatkan, dalam menggunakan uang Negara agar jangan hanya berfokus pada pengadaan alat-alat dan proyek saja, tetapi pemeliharaan dan pengawasan juga harus diperhatikan.

“Pastikan seluruh sarana dan prasarana kenavigasian dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu, dalam melakukan pengecekan dan melaksanakan tugas rutin sehari-hari, para petugas Distrik Kenavigasian memerlukan dukungan armada kapal Negara kenavigasian yang handal, termasuk armada kapal Kelas I Kenavigasian,” tegasnya.

Tonny menambahkan diluncurkannya kapal navigasi ini ke kolam pelabuhan, menunjukkan bahwa tidak lama lagi kedua kapal ini dapat beroperasi secara penuh dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung tugas kenavigasian yakni mewujudkan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia.(*)