Sekretaris Umum INSA Budhi Halim menyatakan kunjungan Sekjen IMO ke Indonesia perlu ditindakalanjuti dengan peningkatan segi keselamatan pelayaran nasional. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran nasional adalah secara nasional Indonesia telah ikut meratifikasi aturan - aturan yang dikeluarkan oleh IMO.
“Peraturan IMO yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sudah seyogyanya diterapkan secara utuh kepada pengusaha pelayaran nasional dan memonitor pengimplementasiannya dengan baik," kata Budhi Halim.
Menurutnya, persyaratan keselamatan yang tertera dalam aturan IMO harus diterapkan dengan menyesuaikan kondisi perairan Indonesia. Dengan begitu akan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kapal laut Indonesia, sekaligus memberikan citra positif terhadap kondisi keselamatan pelayaran nasional dan harus bisa ditingkatkan agar pengusaha pelayaran nasional memiliki reputasi internasional.
Namun demikian, Budhi menuturkan, peningkatan keselamatan pelayaran perlu meliputi seluruh aspek pelayaran, baik pada pendidikan, tingkat kualifikasi pengajar, dan kualitas SDM pelaut itu sendiri. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap peraturan keselamatan pelayaran juga wajib memperhatikan perlindungan kesejahteraan SDM pelaut dan pengawasan keselamatannya.
“Sehingga cost/biaya tambahan yang dikeluarkan memiliki level of service yang baik, karena dengan dikeluarkannya pertambahan extra cost-nya, harus sebanding dengan perlindungan SDM yang terawasi sehingga tertata dan terlindungi dengan baik.”
Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA mengatakan, Indonesia dipandang cukup penting oleh IMO, karena banyaknya jumlah armada nasional untuk menjadi pemenuhan kuorum persyaratan diberlakukannya regulasi yang dikeluarkan IMO dimana Indonesia telah melakukan sebelumnya pada implementasi Ballast water management.
“Secara kuantiti jumlah GRT kapal Indonesia cukup besar.”
Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Mr. Kitack Lim mengunjungi Indonesia pada Selasa (21/2). Salah satu poin hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan terkait kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pelayaran, khususnya menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.
Selain itu, pemerintah dan Sekjen IMO juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan capacity building.(*)
0
Comments
